Pembangunan Command Center Kelurahan & Kecamatan Berbasis Videowall & Videotron
Tantangan Monitoring Pemerintahan Daerah
7.285 Kecamatan & 8.496 Kelurahan di Indonesia (Kepmendagri No. 300.2.2–2430 Tahun 2025)
Kesenjangan sistem monitoring visual & integrasi CCTV masih terjadi di sebagian besar daerah (Kominfo, 2023)
Banyak aplikasi daerah telah berjalan, namun belum terintegrasi secara visual dalam satu ruang kendali (SIPD, E-Office, SIMPEG, SP4N-Lapor, CCTV, Monitoring Proyek)
Masalah yang Dihadapi Pemerintahan Daerah
Fragmentasi Data
70% Pemda menjalankan lebih dari 5 aplikasi pelayanan publik, namun minim integrasi tampilan pusat (KemenPAN-RB, 2022)
Keterbatasan Monitoring Proyek
Keterlambatan proyek daerah rata-rata 18–23% akibat kurangnya visualisasi & supervisi (BPS, 2023)
CCTV Tidak Termanfaatkan Optimal
Lebih dari 40% CCTV daerah tidak terpantau real-time karena tidak adanya ruang monitoring terpadu (Kominfo, 2023)
Pusat Kendali Visual Memungkinkan Data Terintegrasi Menjadi Dasar Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Akurat.
Rekap Data
Visual Monitoring
Keputusan Cepat
Command Center sebagai Pusat Kendali Wilayah
Command Center berfungsi sebagai pusat koordinasi, monitoring, dan pengambilan keputusan cepat dengan
mengintegrasikan seluruh data visual ke dalam satu ruang kendali berbasis Videowall dan Videotron
